Penasaran dengan Keris Pusaka Kerajaan Singosari Milik HG Khairul Saleh

SIANG kemarin, hujan deras membasahi Kota Martapura. Kondisi tersebut membuat kediaman Bupati Banjar yang biasanya padat dengan antrean tamu kelihatan agak lengang.
Pintu utama kediaman orang nomor satu di Kabupaten Banjar tersebut sedikit terbuka. Tampak dari luar, Bupati Banjar HG Khairul Saleh, MM tengah berbincang-bincang dengan tamu di ruang utama. Setelah hujan mulai reda, tamu yang berkunjung sedari tadi berpamitan. Serta merta, Khairul Saleh keluar sambil memanggil penulis dan mempersilakan masuk.
Pucuk cinta ulam tiba, maksud kedatangan penulis ingin melihat keris pusaka yang dianugerahkan oleh Sri Susuhunan Paku Buwono XIII Tedjowulan kepada HG Khairul Saleh seakan sudah diketahui. Begitu memasuki ruang utama kediaman, Khairul Saleh langsung menunjukkan keris pusaka yang sudah tergeletak di atas meja tamu.
Tanpa didahului pertanyaan, Khairul Saleh langsung mengambil keris pusaka tersebut sambil menunjukkan sebuah piagam penghargaan dan anugerah keris pusaka. “Ini keris pusaka yang dianugerahkan kepada ku kemarin. Dan ini piagam penghargaannya,” ungkap Khairul Saleh sambil menunjukkan selembar surat bertuliskan penghargaan.
Penulis pun tak sabar menyodorkan beberapa pertanyaan seputar penghargaan dan penganugerahan Keris Pusaka tersebut kepada Khairul Saleh. “Sebetulnya sudah lama kita mengikuti pertemuan-pertemuan Forum Silaturahmi Keraton se Nusantara. Bahkan sudah sejak tahun 2006 lalu. Nah, bapak (dirinya) mengikuti pertemuan itu mewakili Kesultanan Banjar. Melalui pertemuan itulah, bapak diangkat menjadi Pendiri atau Ketua Lembaga Adat dan Kekerabatan Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan,” kata Khairul Saleh.
Pengangkatan tersebut, lanjut dia, memberikan tanggung jawab terhadap dirinya untuk melestarikan budaya yang bersumber di Keraton se Nusantara. Bersamaan dengan pengukuhan itu, dia dianugerahi sebuah keris Pusaka Kanjeng Kyai Sempono Jagad Pamor Pendaringan Kebak, peninggalan abad ke 12, buatan Mpu di Zaman Kerajaan Singosari. “Keris ini merupakan simbol kewibawaan, kepemimpinan dan rezeki,” bebernya.
Diceritakan lebih jauh, Kesultanan Banjar merupakan salah satu titisan Kerajaan Majapahit. “Kerajaan Majapahit itu memiliki turunan hingga Sultan Adam. Kemudian Sultan Adam menitiskan keturunan Sultan Sulaiman di Karang Intan. Nah, keturunan Sultan Sulaiman ini ada yang bernama Singasari. Mungkin karena itulah, Keris Pusaka dari Kerajaan Singasari ini dianugerahkan kepada kita, karena memang asal muasal kerajaan Banjar itu merupakan keturunan dari Kerajaan Majapahit,” jelasnya. ***

Share

Kesultanan Banjar

Locator kota banjarmasin.png
Lokasi ibu kota terakhir Kesultanan Banjar ketika dihapuskan Belanda 1860 di Kampung Sungai Mesa, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Berdiri 1520-1860
Didahului oleh Kerajaan Negara Daha
Digantikan oleh Pagustian
Ibu kota Kuin, Banjarmasin
Muara Tambangan, Martapura
Batang Banyu, Martapura
Kayu Tangi (Karang Intan)
Sungai Mesa, Banjarmasin
Bahasa Banjar
Agama Islam Sunni mazhab Syafi’i (resmi)
Kaharingan
Konghucu
Nasrani
Pemerintahan
-Sultan pertama
-Sultan terakhir
Monarki
Sultan Suriansyah (1526-1550)
Sultan Muhammad Seman (1862-1905)
Sejarah
-Didirikan
-Zaman kejayaan
-Krisis suksesi
1520, masuk Islam 1526
1526-1878(protektorat VOC)
1857
Share

Sistem Pemerintahan

Puspawana : Kuasa dalam urusan tanaman, hutan, perikanan, ternak, dan berburu

  • Pamarakan dan Rasajiwa : Pengurus umum tentang keperluan pedalaman dan pedusunan
  • Kadang Aji : Ketua Balai petani dan Perumahan. Nanang sebagai Pembantu
  • Wargasari : Pengurus besar tentang persediaan bahan makanan dan lumbung padi, kesejahteraan
  • Anggarmarta : Juru Bandar, Kepala urusan pelabuhan
  • Astaprana : Juru tabuh-tabuhan, kesenian dan kesusasteraan.
  • Kaum Mangkumbara : Kepala urusan upacara
  • Wiramartas : Mantri Dagang, berkuasa mengadakan hubungan dagang dengan luar negeri, dengan persetujuan Sultan.
  • Bujangga : Kepala urusan bangunan rumah, agama dan rumah ibadah
  • Singabana : Kepala ketenteraman umum.
  • Jabatan-jabatan di masa Panembahan Kacil (Sultan Mustain Billah), terdiri :

    1. Mangkubumi
    2. Mantri Pangiwa dan Mantri Panganan
    3. Mantri Jaksa
    4. Tuan Panghulu
    5. Tuan Khalifah
    6. Khatib
    7. Para Dipati
    8. Para Pryai
    • Masalah-masalah agama Islam dibicarakan dalam rapat/musyawarah oleh Penghulu yang memimpin pembicaraan, dengan anggota terdiri dari : Mangkubumi, Dipati, Jaksa, Khalifah dan Penghulu.
    • Masalah-masalah hukum sekuler dibicarakan oleh Jaksa yang memimpin pembicaraan dengan anggota terdiri dari Raja, Mangkubumi, Dipati dan Jaksa.
    • Masalah tata urusan kerajaan merupakan pembicaraan antara raja, Mangkubumi dan Dipati.
    • Dalam hierarki struktur negara, dibawah Mangkubumi adalah Panghulu, kemudian Jaksa. Urutan dalam suatu sidang negara adalah Raja, Mangkubumi, Panghulu, kemudian Jaksa. Urutan kalau Raja berjalan, diikuti Mangkubumi, kemudian Panghulu dan selanjutnya Jaksa. Kewenangan Panghulu lebih tinggi dari Jaksa, karena Panghulu mengurusi masalah keagamaan, sedangkan Jaksa mengurusi masalah keduniaan.
    • Para Dipati, terdiri dari para saudara raja, menemani dan membantu raja, tetapi mereka adalah kedua setelah Mangkubumi.

    Sistem pemerintahan mengalami perubahan pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Watsiq Billah. Perubahan itu meliputi jabatan :

    1. Mufti : hakim tertinggi, pengawas Pengadilan umum
    2. Qadi : kepala urusan hukum agama Islam
    3. Penghulu : hakim rendah
    4. Lurah : langsung sebagai pembantu Lalawangan (Kepala Distrik) dan mengamati pekerjaan beberapa orang Pambakal (Kepala Kampung) dibantu oleh Khalifah, Bilal dan Kaum.
    5. Pambakal : Kepala Kampung yang menguasai beberapa anak kampung.
    6. Mantri : pangkat kehormatan untuk orang-orang terkemuka dan berjasa, diantaranya ada yang menjadi kepala desa dalam wilayah yang sama dengan Lalawangan.
    7. Tatuha Kampung : orang yang terkemuka di kampung.
    8. Panakawan : orang yang menjadi suruhan raja, dibebas dari segala macam pajak dan kewajiban.
    • Sebutan Kehormatan
      • Sultan, disebut : Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan
      • Gubernur Jenderal VOC : Tuan Yang Maha Bangsawan Gubernur Jenderal.
      • Permaisuri disebut Ratu.
      • Putra raja bergelar Raden/Raden Aria – Raden yang senior mendapat gelar Pangeran dan jika menjabat Dipati mendapat gelar berganda menjadi Pangeran Dipati.
      • Putri Raja bergelar Gusti (= Raden Galuh pada jaman Hindu) – Gusti yang senior mendapat gelar Putri/Ratu. Belakangan Gusti juga dipakai untuk mengganti gelar Raden.
      • Seorang Syarif (bangsawan Arab) yang menikah dengan puteri Sultan akan mendapat gelar Pangeran Syarif, sedangkan puteri Sultan tersebut menjadi isteri permaisuri disebut Ratu Serip (Ratu Syarif)……(sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Banjar)
    Share

    Wilayah Kesultanan Banjar

    Teritorial Kerajaan Banjar pada abad ke 14-17 dalam tiga wilayah meskipun terminologi ini tidak dipergunakan dalam sistem politik dan pemerintahan dalam kerajaan, yaitu :

    1. Negara Agung
    2. Mancanegara
    3. Daerah Pesisir (daerah terluar)

    Wilayah kerajaan Banjar meliputi titik pusat yaitu istana raja di Martapura dan berakhir pada titik luar dari negeri Sambas sampai ke negeri Karasikan. Terminologi wilayah Tanah Seberang, tidak ada dalam Kesultanan Banjar, karena tidak memiliki jajahan di luar pulau, walaupun orang Banjar juga merantau sampai keluar pulau Kalimantan.[3]

    Kerajaan Banjar menaungi hingga ke wilayah Sungai Sambas adalah dari awal abad ke-15 M hingga pertengahan abad ke-16 M yaitu pada masa Kerajaan Melayu hindu Sambas yang menguasai wilayah Sungai Sambas. Kerajaan Melayu hindu Sambas ini kemudian runtuh pada pertengahan abad ke-16 M dan dilanjutkan dengan Panembahan Sambas hindu yang merupakan keturunan Bangsawan Majapahit dari Wikramawadhana. Pada saat memerintah Panembahan Sambas hindu ini bernaung dibawah Dipati/Panembahan Sukadana (bawahan Sultan Banjar) sampai awal abad ke-17 M yang kemudian beralih bernaung dibawah Kesultanan Johor. Panembahan Sambas hindu ini kemudian runtuh pada akhir abad ke-17 M dan digantikan dengan Kesultanan Sambas yang didirikan oleh keturunan Sultan Brunei melalui Sultan Tengah pada tahun 1675 M. Sejak berdirinya Kesultanan Sambas hingga seterusnya Kesultanan Sambas adalah berdaulat penuh yaitu tidak pernah bernaung atau membayar upeti kepada pihak manapun kecuali pada tahun 1855 yaitu dikuasai / dikendalikan pemerintahannya oleh Hindia Belanda (seperti juga Kerajaan-Kerajaan lainnya diseluruh Nusantara terutama di Pulau Jawa yang saat itu seluruhnya yang berada dibawah Pemerintah Hindia Belanda di Batavia) yaitu pada masa Sultan Sambas ke-12(Sultan Umar Kamaluddin).

    Dalam perjalanan sejarah ketetapan wilayah Kesultanan Banjar tersebut tidak dapat dilihat dengan jelas dengan batas yang tetap karena dipengaruhi oleh keadaan yang tidak stabil dan batas wilayah yang fleksibel disebabkan oleh berkembangnya atau menurunnya kekuasaan Sultan Banjar.

    • Wilayah teritorial/ring kedua, Negara Agung terdiri dari :
    1. Tabunio, atau Tanah Laut, daerah laut, kebalikan arah dari “tanah darat”. Diserahkan kepada VOC-Belanda pada 13 Agustus 1787.
    2. Maluka, daerah yang dikuasai Inggris pada 1815 – 1816 yaitu Maluka, Liang Anggang, Kurau dan Pulau Lamai.
    3. Daerah Banjar Lama dengan Pelabuhan Tatas (Banjarmasin). Tatas diserahkan kepada VOC-Belanda pada 13 Agustus 1787, selanjutnya Mantuil sampai Sungai Mesa diserahkan kepada Hindia Belanda pada 4 Mei 1826, sedangkan Kuin Utara (Banjarmasin Utara) sampai perbatasan daerah Margasari tetap sebagai wilayah kerajaan sampai 1860.
    4. Margasari. Wilayah kerajaan sampai 1860.
    5. Banua Ampat artinya banua nang empat yaitu Banua Padang, Banua Halat, Banua Parigi dan Banua Gadung. Wilayah kerajaan sampai 1860.
    6. Amandit. Wilayah kerajaan sampai 1860.
    7. Labuan Amas. Wilayah kerajaan sampai 1860.
    8. Alay. Wilayah kerajaan sampai 1860.
    9. Banua Lima artinya lalawangan nang lima yaitu Negara, Alabio, Sungai Banar, Amuntai dan Kalua. Wilayah kerajaan sampai 1860.
    10. Muarabahan (atau Pulau Bakumpai yaitu tebing barat sungai Barito dari muara hingga kuala Mengkatip). Diserahkan kepada Hindia Belanda pada 4 Mei 1826 bersama daerah Pulau Burung.
    11. Tanah Dusun yaitu daerah hulu sungai Barito. Pada 13 Agustus 1787 Tanah Dusun Atas diserahkan kepada VOC-Belanda tetapi daerah Mengkatip (Dusun Bawah) dan Tamiang Layang (Dusun Timur) dan sekitarnya tetap sebagai wilayah inti Kesultanan Banjar hingga dihapuskan oleh Belanda tahun 1860.
    • Teritorial/ring keempat, adalah Pesisir yaitu daerah terluar, maka dengan tambahan kedua wilayah ini teritorial kerajaan semakin bertambah luas lebih kurang sama dengan Provinsi Borneo pada masa kolonial Hindia Belanda. Perjanjian Sultan Tamjidullah I dengan VOC pada 20 Oktober 1756 untuk menaklukan kembali Sanggau, Sintang, Lawai, Pasir, Kutai dan Berau. Daerah Pesisir terdiri dari :
      • Pesisir Timur disebut tanah yang di atas angin dengan wilayah lebih kurang sama dengan kawasan Borneo Timur dan jika digabung dengan kawasan Borneo Selatan menjadi Karesidenan Afdeeling Selatan dan Timur Borneo pada masa kolonial Hindia Belanda. Diserahkan kepada VOC-Belanda pada 13 Agustus 1787.
    1. Wilayah negeri Kutai. Tahun 1844 Sultan Kutai mengakui kedaulatan Hindia Belanda.
    2. Wilayah negeri Berau (yang terbagi menjadi Kesultanan Bulungan, Gunung Tabur dan Tanjung).
    3. Wilayah terluar di timur yaitu negeri Karasikan/Kerajaan Tidung kuno (bawahan Berau) dan pantai sebelah Timur.
      • Pesisir Barat disebut tanah yang di bawah angin, dengan wilayah lebih kurang sama dengan Karesidenan Borneo Barat.
    1. Wilayah Batang Lawai atau hulu sungai Kapuas (Kerajaan Sintang dan Lawai). Wilayah Batang Lawai mengirim upeti melalui anak-anak sungai Melawi dilanjutkan dengan jalan darat menuju sungai Katingan yang bermuara ke laut Jawa dilanjutkan perjalanan laut menuju sungai Barito di Banjarmasin. Kerajaan Sintang dan negeri Lawai (Kabupaten Melawi) dan Jelai termasuk daerah yang diserahkan kepada Hindia Belanda pada 4 Mei 1826. Lawai sebelumnya sudah diserahkan kepada VOC-Belanda pada 13 Agustus 1787.
    2. Wilayah negeri Sukadana (serta cabangnya Kerajaan Tayan, Kerajaan Meliau, Kerajaan Sanggau serta Kerajaan Mempawah). Terakhir kalinya Sukadana mengantar upeti tahun 1661, kemudian Sukadana menjadi vazal Kesultanan Banten setelah kalah dalam perang Sukadana-Landak (dimana Landak dibantu Banten-VOC), kemudian Banten menyerahkan wilayah Sukadana dan Landak (vazal Banten) kepada VOC-Belanda pada 26 Maret 1778, kemudian dijadikan Afdeeling Pontianak.
    3. Wilayah terluar di barat adalah negeri Sambas dan pantai sebelah Barat. Menurut Hikayat Banjar, sejak era pemerintahan kerajaan Banjar-Hindu, wilayah Sambas kuno menjadi taklukannya dan terakhir kalinya Dipati/Panembahan Sambas mengantar upeti dua biji intan yang besar yaitu si Misim dan si Giwang kepada Sultan Banjar IV Marhum Panembahan (1595-1642). Pada 1 Oktober 1609, negeri Sambas menjadi daerah protektorat VOC-Belanda. Intan Si Misim kemudian dipersembahkan kepada Sultan Agung, raja Mataram. Tahun 1641 terakhir kalinya Banjarmasin mengirim upeti kepada Kesultanan Mataram. Selanjutnya mulai tahun 1675 negeri Sambas diperintah oleh Dinasti Brunei dengan nama Kesultanan Sambas dan mulai tahun 1855 digabungkan ke dalam Hindia Belanda dengan nama Afdeeling Sambas.

    Pada abad ke-18 Pangeran Tamjidullah I berhasil memindahkan kekuasaan pemerintahan kepada dinastinya dan menetapkan Pangeran Nata Dilaga sebagai Sultan yang pertama sebagai Panembahan Kaharudin Khalilullah. Pangeran Nata Dilaga yang menjadi raja pertama dinasti Tamjidullah I dalam masa kejayaan kekuasaannya, menyebutkan dirinya Susuhunan Nata Alam pada tahun 1772. Putera dari Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah yang bernama Pangeran Amir, atau cucu Sultan Hamidullah melarikan diri ke negeri Pasir, dan meminta bantuan pada pamannya yang bernama Arung Tarawe (dan Ratu Dewi). Pangeran Amir kemudian kembali dan menyerbu Kesultanan Banjar dengan pasukan orang Bugis yang besar pada tahun 1757, dan berusaha merebut kembali tahtanya dari Susuhunan Nata Alam. Karena takut kehilangan tahta dan kekuatiran jatuhnya kerajaan di bawah kekuasaan orang Bugis, Susuhunan Nata Alam meminta bantuan kepada VOC. VOC menerima permintaan tersebut dan mengirimkan Kapten Hoffman dengan pasukannya dan berhasil mengalahkan pasukan Bugis itu. Sedangkan Pangeran Amir terpaksa melarikan diri kembali ke negeri Pasir. Beberapa waktu kemudian Pangeran Amir mencoba pula untuk meminta bantuan kepada para bangsawan Banjar di daerah Barito yang tidak senang kepada Belanda, karena di daerah Bakumpai/Barito diserahkan Pangeran Nata kepada VOC. Dalam pertempuran yang kedua ini Pangeran Amir tertangkap dan dibuang ke Sri Langka pada tahun 1787. Sesudah itu diadakan perjanjian antara Kesultanan Banjar dengan VOC, dimana raja-raja Banjar memerintah kerajaan sebagai peminjam tanah VOC. Dalam tahun 1826 diadakan perjanjian kembali antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Adam, berdasarkan perjanjian dengan VOC yang terdahulu, berdasarkan perjanjian ini, maka Belanda dapat mencampuri pengaturan permasalahan mengenai pengangkatan Putra Mahkota dan Mangkubumi, yang mengakibatkan rusaknya adat kerajaan dalam bidang ini, yang kemudian menjadikan salah satu penyebab pecahnya Perang Banjar.

    Perjanjian itu terdiri atas 28 pasal dan ditandatangani dalam loji Belanda di Banjarmasin pada tanggal 4 Mei 1826 atau 26 Ramadhan 1241 H. Selain Sultan Adam al Watsiq Billah, perjanjian itu juga ditandatangani oleh Paduka Pangeran Ratu (Putra Mahkota), Pangeran Mangkubumi, Pangeran Dipati, Pangeran Ahmad dan disaksikan oleh para Pangeran lainnya. Perjanjian inilah yang menjadi dasar hubungan politik dan ekonomi antara Kesultanan Banjar dengan pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Dalam perjanjian tersebut Kerajaan Banjar mengakui suzerinitas atau pertuanan Pemerintah Hindia Belanda dan menjadi sebuah Leenstaat, atau negeri pinjaman. Berdasarkan perjanjian ini maka kedaulatan kerajaan keluar negeri hilang sama sekali, sedangkan kekuasaan ke dalam tetap berkuasa dengan beberapa pembatasan dan Residen berperan sebagai agen politik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Isi perjanjian 1826 itu antara lain adalah : [4]

    1. Kerajaan Banjar tidak boleh mengadakan hubungan dengan lain kecuali hanya dengan Belanda.
    2. Wilayah Kerajaan Banjar menjadi lebih kecil, karena beberapa wilayah menjadi bagian dibawah pemerintahan langsung Hindia Belanda. Wilayah-wilayah itu seperti tersebut dalam Pasal 4 :
      1. Pulau Tatas dan Kuwin sampai di seberang kiri Antasan Kecil.
      2. Pulau Burung mulai Kuala Banjar seberang kanan sampai di Mantuil,
      3. Mantuil seberang Pulau Tatas sampai ke Timur pada Rantau Keliling dengan sungai-sungainya Kelayan Kecil, Kelayan Besar dan kampung di seberang Pulau Tatas.
      4. Sungai Mesa di hulu kampung Cina sampai ke darat Sungai Baru sampai Sungai Lumbah.
      5. Pulau Bakumpai mulai dari Kuala Banjar seberang kiri mudik sampai di Kuala Anjaman di kiri ke hilir sampai Kuala Lupak.
      6. Segala Tanah Dusun semuanya desa-desa kiri kanan mudik ke hulu mulai Mangkatip sampai terus negeri Siang dan hilir sampai di Kuala Marabahan.
      7. Tanah Dayak Besar-Kecil dengan semua desa-desanya kiri kanan mulai dari Kuala Dayak mudik ke hulu sampai terus di daratan yang takluk padanya.
      8. Tanah Mandawai.
      9. Sampit
      10. Pambuang semuanya desa-desa dengan segala tanah yang takluk padanya
      11. Tanah Kotawaringin, Sintang, Lawai, Jelai dengan desa-desanya.
      12. Desa Tabanio dan segala Tanah Laut sampai di Tanjung Selatan dan ke Timur sampai batas dengan Pagatan, ke utara sampai ke Kuala Maluku, mudik sungai Maluku, Selingsing, Liang Anggang, Banyu Irang sampai ke timur Gunung Pamaton sampai perbatasan dengan Tanah Pagatan.
      13. Negeri-negeri di pesisir timur: Pagatan, Pulau Laut, Batu Licin, Pasir, Kutai, Berau semuanya dengan yang takluk padanya.
    3. Penggantian Pangeran Mangkubumi harus mendapat persetujuan pemerintah Belanda.
    4. Belanda menolong Sultan terhadap musuh dari luar kerajaan, dan terhadap musuh dari dalam negeri.
    5. Beberapa daerah padang perburuan Sultan yang sudah menjadi tradisi, diserahkan pada Belanda. Semua padang perburuan itu dilarang bagi penduduk sekitarnya untuk berburu menjangan. Padang perburuan itu, meliputi :
      1. Padang pulau Lampi sampai ke Batang Banyu Maluka
      2. Padang Bajingah
      3. Padang Penggantihan
      4. Padang Munggu Basung
      5. Padang Taluk Batangang
      6. Padang Atirak
      7. Padang Pacakan
      8. Padang Simupuran
      9. Padang Ujung Karangan
    6. Belanda juga memperoleh pajak penjualan intan sepersepuluh dari harga intan dan sepersepuluhnya untuk Sultan. Kalau ditemukan intan yang lebih dari 4 karat harus dijual pada Sultan. Harga pembelian intan itu, sepersepuluhnya diserahkan pada Belanda.

    Gambaran umum abad ke-19 bagi Kesultanan Banjar, bahwa hubungan kerajaan keluar sebagaimana yang pernah dijalankan sebelumnya, terputus khususnya dalam masalah hubungan perdagangan internasional. Tetapi kekuasaan Sultan ke dalam tetap utuh, tetap berdautat menjalani kekuasaan sebagai seorang Sultan. Pada tahun 1860, Kesultanan Banjar dihapuskan dan digantikan pemerintahan regent yang berkedudukan masing-masing di Martapura (Pangeran Jaya Pemenang) dan di Amuntai (Raden Adipati Danu Raja). Adat istiadat sembah menyembah tetap berlaku hingga meninggalnya Pangeran Suria Winata, Regent Martapura saat itu. Jabatan regent di daerah ini akhirnya dihapuskan pada tahun 1884.(Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Banjar)

    Share

    Sejarah Kesultanan Banjar

    Menurut mitologi suku Maanyan suku tertua di Kalimantan Selatan kerajaan pertama adalah Kerajaan Nan Sarunai yang diperkirakan wilayah kekuasaannya terbentang luas mulai dari daerah Tabalong hingga ke daerah Pasir. Keberadaan mitologi Maanyan yang menceritakan tentang masa-masa keemasan Kerajaan Nan Sarunai sebuah kerajaan purba yang dulunya mempersatukan etnis Maanyan di daerah ini dan telah melakukan hubungan dengan pulau Madagaskar. Kerajaan ini mendapat serangan dari Jawa (Majapahit)[1] sehingga sebagian rakyatnya menyingkir ke pedalaman (wilayah suku Lawangan). Salah satu peninggalan arkeologis yang berasal dari zaman ini adalah Candi Agung yang terletak di kota Amuntai. Pada tahun 1996, telah dilakukan pengujian C-14 terhadap sampel arang Candi Agung yang menghasilkan angka tahun dengan kisaran 242-226 SM (Kusmartono dan Widianto, 1998:19-20).

    Menilik dari angka tahun dimaksud maka Kerajaan Nan Sarunai/Kerajaan Tabalong/Kerajaan Tanjungpuri usianya lebih tua 600 tahun dibandingkan dengan Kerajaan Kutai Martapura di Kalimantan Timur.

    Menurut Hikayat Sang Bima, wangsa yang menurunkan raja-raja Banjar adalah Sang Dewa (Sadewa) bersaudara dengan wangsa yang menurunkan raja-raja Bima (Sang Bima), raja-raja Bali, raja-raja Makassar yang terdiri lima bersaudara Pandawa (Sang Bima, Sang Dewa, Sang Kula,..).

    Sesuai Tutur Candi (Hikayat Banjar versi II), di Kalimantan Selatan telah berdiri suatu pemerintahan dari dinasti kerajaan (keraton) yang terus menerus berlanjut hingga daerah ini digabungkan ke dalam Hindia Belanda sejak 11 Juni 1860, yaitu :

    1. Keraton awal disebut Kerajaan Kuripan
    2. Keraton I disebut Kerajaan Negara Dipa
    3. Keraton II disebut Kerajaan Negara Daha
    4. Keraton III disebut Kesultanan Banjar
    5. Keraton IV disebut Kerajaan Martapura/Kayu Tangi
    6. Keraton V disebut Pagustian

    Maharaja Sukarama, Raja Negara Daha telah berwasiat agar penggantinya adalah cucunya Raden Samudera, anak dari putrinya Puteri Galuh Intan Sari. Ayah dari Raden Samudera adalah Raden Manteri Jaya, putra dari Raden Begawan, saudara Sukarama. Wasiat tersebut menyebabkan Raden Samudera terancam keselamatannya karena para Pangeran juga berambisi sebagai pengganti Sukarama yaitu Pangeran Bagalung, Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Tumenggung. Sepeninggal Sukarama, Pangeran Mangkubumi putra Sukarama menjadi Raja Negara Daha, selanjutnya digantikan Pangeran Tumenggung yang juga putra Sukarama. Raden Samudera sebagai kandidat raja dalam wasiat Sukarama terancam keselamatannya, tetapi berkat pertolongan Arya Taranggana, mangkubumi kerajaan Daha, ia berhasil lolos ke hilir sungai Barito, kemudian ia dijemput oleh Patih Masih (Kepala Kampung Banjarmasih) dan dijadikan raja Banjarmasih sebagai upaya melepaskan diri dari Kerajaan Negara Daha dengan mendirikan bandar perdagangan sendiri dan tidak mau lagi membayar upeti. Pangeran Tumenggung, raja terakhir Kerajaan Negara Daha akhirnya menyerahkan regalia kerajaan kepada keponakannya Pangeran Samudera, Raja dari Banjarmasih. Setelah mengalami masa peperangan dimana Banjar mendapat bantuan dari daerah pesisir Kalimantan dan Kesultanan Demak. Hasil akhirnya kekuasaan kerajaan beralih kepada Pangeran Samudera yang menjadi menjadi Sultan Banjar yang pertama, sementara Pangeran Tumenggung mundur ke daerah Alay di pedalaman dengan seribu penduduk.

    Tomé Pires melaporkan bahwa Tanjompure (Tanjungpura/Sukadana) dan Loue (Lawai) masing-masing kerajaan tersebut dipimpin seorang Patee (Patih). Patih-patih ini tunduk kepada Patee Unus, penguasa Demak. [2]. Kemungkinan besar penguasa Sambas dan Banjarmasin juga telah ditaklukan pada masa pemerintahan Sultan Demak Pati Unus/Pangeran Sabrang Lor (1518-1521) sebelum penyerbuan ke Malaka.

    Kesultanan Banjar mulai mengalami masa kejayaan pada dekade pertama abad ke-17 dengan lada sebagai komoditas dagang, secara praktis barat daya, tenggara dan timur pulau Kalimantan membayar upeti pada kerajaan Banjarmasin. Sebelumnya Kesultanan Banjar membayar upeti kepada Kesultanan Demak, tetapi pada masa Kesultanan Pajang penerus Kesultanan Demak, Kesultanan Banjar tidak lagi mengirim upeti ke Jawa.

    Supremasi Jawa terhadap Banjarmasin, dilakukan lagi oleh Tuban pada tahun 1615 untuk menaklukkan Banjarmasin dengan bantuan Madura dan Surabaya, tetapi gagal karena mendapat perlawanan yang sengit.

    Sultan Agung dari Mataram (1613–1646), mengembangkan kekuasaannya atas pulau Jawa dengan mengalahkan pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa seperti Jepara dan Gresik (1610), Tuban (1619), Madura (1924) dan Surabaya (1625). Pada tahun 1622 Mataram kembali merencanakan program penjajahannya terhadap kerajaan sebelah selatan, barat daya dan tenggara pulau Kalimantan, dan Sultan Agung menegaskan kekuasaannya atas Kerajaan Sukadana tahun 1622.

    Seiring dengan hal itu, karena merasa telah memiliki kekuatan yang cukup dari aspek militer dan ekonomi untuk menghadapi serbuan dari kerajaan lain, Sultan Banjar mengklaim Sambas, Lawai, Sukadana, Kotawaringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir dan Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satui, Asam Asam, Kintap dan Swarangan sebagai vazal dari kerajaan Banjarmasin, hal ini terjadi pada tahun 1636.

    Sejak tahun 1631 Banjarmasin bersiap-siap menghadapi serangan Kesultanan Mataram, tetapi karena kekurangan logistik, maka rencana serangan dari Kesultanan Mataram sudah tidak ada lagi. Sesudah tahun 1637 terjadi migrasi dari pulau Jawa secara besar-besaran sebagai akibat dari korban agresi politik Sultan Agung. Kedatangan imigran dari Jawa mempunyai pengaruh yang sangat besar sehingga pelabuhan-pelabuhan di pulau Kalimantan menjadi pusat difusi kebudayaan Jawa.

    Disamping menghadapi rencana serbuan-serbuan dari Mataram, kesultanan Banjarmasin juga harus menghadapi kekuatan Belanda.

    Sebelum dibagi menjadi beberapa daerah (kerajaan kecil), wilayah asal Kesultanan Banjar meliputi provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Tanjungpura dan sebelah timur berbatasan dengan Kesultanan Pasir. Pada daerah-daerah pecahan tersebut, rajanya bergelar Pangeran, hanya di Kesultanan Banjar yang berhak memakai gelar Sultan. Kesultanan-kesultanan lainnya mengirim upeti kepada Kesultanan Banjar, termasuk Kesultanan Pasir yang ditaklukan tahun 1636 dengan bantuan Belanda.

    Share

    UNDANGAN

    UNDANGAN

    Bismillahirrahmanirrahim
    Assalamu’alaikum Wa’Rahmatullahi Wa’Barakatuh

    Kepada Yth : Seluruh Dzuriat Sultan Adam Al-Watsiq Billah dimana saja berada

    Salam silaturahmi kami sampaikan teriring doa semoga aktivitas keseharian kita
    selalu mendapat ridhonya, amin.
    Sehubungan dengan Haul Sultan Adam Al-Watsiq yang ke-157,maka
    dengan ini Saudara/i kami Undang untuk berhadir dalam acara tersebut
    yang Insya Allah akan diselenggarakan pada :

    Hari/Tanggal : Senin, 28 Juni 2010

    Waktu : 11.00 Wita s/d selesai

    Tempat : Kediaman KH. ANANG DJAZOULY SEMAN (Abah Anang)
    Komp. Pangeran Antasari No. 3E Martapura

    Acara : Haul Sultan Adam Al-Watsiq yang ke-157

    Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih
    Wassalamu’alaikum Wa’Rahmatullahi Wa’Barakatuh

    Pengurus

    LEMBAGA ADAT DAN KEKERABATAN KESULTANAN BANJAR

    Ir. H. GUSTI KHAIRUL SALEH, MM
    Ketua

    Turut Mengundang :

    • Penasihat Lembaga Adat dan Kekerabatan Kesultanan Banjar : KH. ANANG DJAZOULY SEMAN
    • Ketua Umum Yayasan Sultan Adam Al-Watsiq Billah : H.G. RUSDI EFFENDI A.R
    Share

    Lokasi Keraton Menunggu Gubernur

    BANJARMASIN, SELASA - Saat ini ada dua usulan lokasi untuk pembangunan replika keraton Banjar. Yakni di wilayah kabupaten Banjar dan kota Banjarmasin.

    Akibat belum ada kepasrian, kepala badan Litbang pemprov Kalsel, Suriatinah di sela-sela persiapan Musrenbangdi Aula Bappeda Kalsel menyampaikan masih belum ada ketentuan mengenai lokasi tersebut.
    “Semua hasil kajian dan telaah sudah dimasukkan ke pak gubernur, untuk diputuskan daerah mana yang akan dipilih,” katanya.

    Adapun lokasi yang diusulkan untuk pembangunan tersebut, awalnya di areal bekas RS Ratu Zalekha. Namun, pemkab Banjar bakal membangun kawasan tersebut sebagai ruang terbuka.

    Setelah itu, ditawarkan di kawasan Teluk Selong. Namun, lahan yang disiapkan hanya 1000 meter persegi. Sedangkan untuk pembangunan replika tersebut, memerlukan lahan seluas 1 hingga 1,5 hektar.
    Sedangkan kota Banjarmasin mengusulkan di wilayah Banua Anyar dekat Museum Wasaka seluas 1 hektar lebih. Lokasi tersebut sangat representatif, karena berdekatan dengan museum kebanggaan warga banua ini.

    “Dua tempat itu yang kami usulkan, tinggal pak gubernur memilih yang mana dengan memperhatikan kajian dan telaahan yang kami sampaikan,” tukasnya.(choiruman) [BPost, Selasa, 9 Maret 2010 | 22:25 WITA]

    Share

    SEDERHANA DAN BERSAHAJA

    Jejak kesuksesan Khairul Saleh ini mulai terlihat saat menimba ilmu di SD Telaga Biru Banjarmasin dan tamat pada 1976. Selanjutnya ia meneruskan pendidikan di STN Banjarmasin dan SMPN Kelua, Tabalong.
    Cita citanya untuk menjadi seorang insinyur membawanya meneruskan pendidikan di STMN Banjarmasin dan lulus pada 1982. Pria yang pantang menyerah ini kemudian meneruskan pendidikan di Fakultas Teknik Unlam Banjarmasin dan lulus pada 1989.
    Kehidupannya semasa sekolah dan kuliah termasuk sederhana. Ia juga aktif dalam kepengurusan kegiatan Osis di STM Negeri Banjarmasin dan Senat di Fakultas Teknik Unlam.
    Jiwa wira usaha, kerja keras dan sederhana sudah terlihat sejak ia masih sekolah di STM dan kuliah. Pada masa kuliah misalnya ia sempat berjualan minyak tanah keliling dengan mobil pikap. Bukan karena mereka kesulitan dana
    untuk kuliah tetapi belajar dan menanamkan jiwa wira usaha.
    Pada 1991 Khairul Saleh memulai karir PNS di Departemen Pekerjaan Umum
    RI. Berdasarkan SK, Khairul Saleh ditempatkan di Dinas PU Pemko Banjarmasin. Dia merintis karirnya mulai dari level staf, Pimpro Bank Dunia hingga menjadi Kepala Dinas PU.
    “Hidup kita tidak akan berubah tanpa dibarengi dengan tekad kuat dan kerja keras,” tutur pria ramah ini memberikan spirit motivasi.

    Share

    SEJARAH KERAJAAN BANJAR

    foto dari http://www.banjarmasinpost.co.id/read/artikel/10784Ketika ibukota masih di Banjarmasin, maka kesultanan ini disebut Kesultanan Banjarmasin. Kesultanan Banjar merupakan penerus dari Kerajaan Negara Daha yaitu kerajaan Hindu yang beribukota di Kota Negara, sekarang merupakan ibukota Kecamatan Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan.

    Kerajaan Negara Daha merupakan kelanjutan dari Kerajaan Negara Dipa, kerajaan Hindu yang berkedudukan di Kota Amuntai, Hulu Sungai Utara.
    Menurut Hikayat Banjar, Kerajaan ini semula dipimpin seorang Raja Putri Junjung Buih yang kemudian menikah dengan seorang pangeran Majapahit, yaitu Pangeran Suryanata (Raden Putra).

    Sebelum Kerajaan Negara Dipa sudah berdiri sebelumnya Kerajaan Tanjung Puri, yang berada di kota Tanjung, Tabalong yang didirikan Suku Melayu dan Kerajaan Nan Sarunai yang didirikan suku Dayak Maanyan di lembah Sungai Tabalong.

    Kerajaan Nan Sarunai masih merupakan kerajaan satu etnik tertentu saja (Maanyan), sedangkan Kerajaan Negara Dipa merupakan kerajaan multi-etnik pertama di daerah ini.

    Share

    BUPATI BANJAR RAIH ANUGERAH KERIS SINGOSARI

    Sebagai wujud penghormatan atas usahanya melestarikan budaya kesultanan nusantara, Lembaga Pengamatan Penelitian Keraton-Keraton se Nusantara,
    menilai HG Khairul Saleh layak mendapatkan anugerah penghargaan dari pemerintah atau lembaga adat keturunan kesultanan nusantara.

    Atas dasar usulan dari Lembaga Pengamatan Penelitian Keraton-Keraton Nusantara, Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) mengapresiasi tinggi kegigihan tokoh masyarakat yang melestarikan budaya kesultanan.

    Bertempat, di Balai Kerapatan Kota Istana Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau, Sabtu (12/6), dihadiri utusan keturunan raja se Nusantara, Bupati Khairul Saleh diundang resmi untuk dianugerahi keris pusaka Kerajaan Singosari Abad ke-XII, sekaligus pengukuhannya sebagai Ketua FSKN Wilayah Kalsel.

    Tokoh masyarakat lain yang juga menerima keris pusaka adalah Gubernur Riau, HM Rusli Zainal dan Bupati Siak Arwin AS, Pengurus FSKN Riau, Banten, Sulawesi Selatan dan Pengurus FSKN Bali.

    “Mereka (tokoh masyarakat, red) yang kami anugerahi pemberian keris pusaka warisan kerajaan nusantara ini karena berjasa melestarikan budaya leluhur kesultanan nusantara,” terang Ketua Forum Silaturahmi Keraton se Nusantara, Sri Susuhunan Paku Buwono XIII Tejowulan.

    Sri Susuhunan menjelaskan, penganugerahan keris pusaka warisan dari beberapa kerajaan nusantara hanya diberikan kepada tokoh masyarakat atau pejabat negara yang dinilai gigih melestarikan budaya kerajaan nusantara.

    Melestarikan budaya kerajaan nusantara itu, terangnya, meliputi aspek adat istiadat, perilaku dan penghormatan terhadap keturunan raja yang berjasa terhadap negara.

    “Keberadaan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara bukan untuk membentuk kerajaan baru, tetapi sebuah penghormatan terhadap warisan budaya kerajaan nusantara,” tegasnya.

    Gubernur Riau, HM Rusli Zainal dalam sambutannya berharap FSKN dapat menyatukan semua masyarakat dalam membangun kebersamaan. Mengingat budaya merupakan perekat utama menjaga keutuhan bangsa saat ini. *

    Share